BISNISMONDIAL – Tulisan ini menjadi pengantar Bisnis Mondial bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) yang baru memulai masa jabatannya lima tahun ke depan. Tema garam ini diambil karena dalam satu dekade belakangan, isu garam NTT menjadi pembahasan yang cukup seksi. Sekalipun belum begitu banyak terealisasi, garam industri masih menjadi persoalan bersama Indonesia.
Awal Februari lalu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggelar kegiatan Kolaborasi Sinergis BPOM-Industri Farmasi Obat dengan Garam Farmasi Nasional. Agenda tersebut dalam rangka mendorong kemandirian farmasi melalui pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok dari hulu ke hilir secara terintegrasi. Ini berarti mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri. Salah satunya adalah garam farmasi.
Forum tersebut dihadiri oleh 73 industri farmasi pengguna garam farmasi lokal, 4 produsen garam farmasi, serta 3 kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Perindustrian, termasuk BPOM. Kegiatan ini merespons isu garam farmasi nasional yang telah menjadi perhatian, seiring kebijakan pemerintah untuk mereduksi impor garam secara cepat.
Kepala BPOM Taruna Ikrar ketika membuka kegiatan itu menegaskan bahwa kemandirian di bidang farmasi adalah bagian penting dari strategi mewujudkan ketahanan kesehatan nasional. Kebutuhan garam di Indonesia sangat besar, yaitu 6,4 juta ton dengan penggunaan pada produk yang merupakan pengawasan BPOM, yaitu untuk obat, pangan, dan kosmetik sebesar 2,7 juta ton.
“Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan produk farmasi, termasuk untuk penyediaan garam farmasi nasional,” ujar Taruna.
Seperti diketahui, garam farmasi berfungsi sebagai zat aktif, antara lain untuk sediaan infus, tetes mata, dan oralit. Selain itu, juga dapat menjadi zat tambahan, antara lain sebagai pengatur tonisitas pada sediaan injeksi. Sebagai bahan baku farmasi, garam farmasi harus memenuhi kriteria pharmaceutical grade, yang artinya harus memenuhi syarat pengujian semua parameter yang ditetapkan dalam standar mutu Farmakope Indonesia.
Pekan lalu, dalam sebuah forum, Gubernur NTT Melki Laka Lena menyebutkan potensi garam dan rumput laut NTT tersebut. Kedua komoditas itu akan dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru masyarakat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan nasional.
“Kami akan mengembangkan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan pariwisata dengan hilirisasi sebagai fokus utama. Ini sejalan dengan visi Pemerintah Pusat,” ujar Melki.
Sejalan dengan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, Indonesia bertekad menghentikan impor garam. Garam konsumsi tidak masalah, persoalannya adalah garam industri.
Baca : Presiden Jokowi Tinjau Produksi Tambak Garam di Kupang Timur
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono pada November 2024 silam mengatakan KKP akan membuat proyek percontohan untuk produksi garam yang akan berada di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan. Ia telah melakukan identifikasi dan nantinya proyek tersebut akan berada di wilayah NTT.
“Kami sudah identifikasi di NTT itu adalah wilayah yang bagus,” katanya.
Trenggono menyebut saat ini pihaknya sedang menyiapkan tim untuk kemudian bisa langsung bekerja. Untuk menjalankan program ini dinilai butuh setidaknya Rp 2 triliun.
Pertanyaannya, masih mungkinkah program itu dijalankan di tengah efisiensi anggaran pemerintah? Kalau dana tersebut dihapus, apakah NTT masih bisa menjadi pemasok garam industri? Mudah-mudahan, Bung Melki Laka Lena sebagai sarjana farmasi dari Universitas Sanata Dharma-Yogyakarta punya terobosan kreatif. [Heriyanto/BisnisMondial]
