JAKARTA, BISNISMONDIAL – PT Freeport Indonesia (PTFI) menyetorkan kontribusi sebesar Rp 7,73 triliun kepada pemerintah pusat dan daerah sebagai bagian dari keuntungan bersih perusahaan selama 2024. Secara terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bertemu dengan Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk di sela-sela agenda IMF dan World Bank Group Spring Meetings 2025 di Washington DC, Amerika Serikat.
Dalam pertemuan ini, Sri Mulyani menyebut, Richard dan Kathleen bercerita soal kebijakan tarif perdagangan telah menimbulkan dampak pada volatilitas harga komoditas – khususnya tembaga – serta potensi pergeseran rantai pasokan global.
“Kami menyepakati pentingnya membangun kerja sama yang adil dan berimbang sebagai upaya meredam dampak dari gejolak perekonomian yang kian kompleks. Komunikasi yang terbuka dan berimbang menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas serta kepentingan bersama,” ungkap Sri Mulyani, dikutip dari akun Instagramnya, Kamis (24/04/2025).
Selain membahas isu ekonomi dan perdagangan, kedua belah pihak juga menegaskan kembali komitmen memperkuat kerja sama kesehatan, terutama mendukung program pengentasan malaria di wilayah Papua.
Seperti diketahui, Budi Gunadi Sadikin (BGS) pernah berkomunikasi erat dengan pimpinan Freeport-McMoRan tersebut saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Inalum yang kini menjadi Holding BUMN Tambang MIND ID. Ketika menjabat sebagai Dirut Inalum, BGS berhasil mengakuisisi mayoritas saham Freeport Indonesia dari Freeport McMoRan. BGS membawa Indonesia menguasai 51,2% saham PT Freeport Indonesia pada akhir 2018.
Dokumen penyelesaian transaksi akuisisi saham Freeport ini ditandatangani oleh Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin dan CEO Freeport-McMoRan Richard Adkerson di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Jumat (21/12/2018).
Dengan kesepakatan itu, Indonesia kini memiliki kendali atas cadangan terbukti dan terkira di lapangan PTFI yang secara kasar bernilai Rp 2.400 triliun, yang terdiri dari 38,6 miliar pound tembaga, 33,8 juta ounce emas, dan 156,2 juta ounce perak.
Secara terpisah, PTFI menjelaskan kinerja keuangan dan tanggung jawab perusahaan terhadap pembangunan ekonomi nasional dan daerah, khususnya di Papua Tengah.
Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menegaskan, pihaknya senantiasa menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam memenuhi kewajiban keuangan kepada negara. “Pembayaran bagian daerah dari keuntungan bersih merupakan bukti nyata komitmen perusahaan dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah,” kata Tony melalui keterangan resmi awal pekan ini.
Dari total kontribusi senilai Rp 7,73 triliun, pemerintah pusat menerima sekitar Rp 3,1 triliun. Sementara itu, bagian untuk pemerintah daerah mencapai Rp 4,63 triliun, yang terbagi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika sebagai daerah penghasil, serta tujuh kabupaten lainnya di provinsi yang sama.
Tony merinci, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menerima sekitar Rp 1,16 triliun dan Pemerintah Kabupaten Mimika memperoleh sekitar Rp 1,92 triliun. Sedangkan tujuh kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya—masing-masing menerima sekitar Rp 221,2 miliar, sehingga totalnya mencapai Rp 1,55 triliun. Kontribusi ini menjadikan PTFI sebagai salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan asli daerah (PAD) Papua Tengah pada 2024.
Jika dihitung secara keseluruhan, setoran PTFI ke kas negara pada 2024 dalam bentuk pajak, royalti, dividen, dan pungutan lainnya mencapai lebih dari 4,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp 79 triliun. Dari angka tersebut, kontribusi PTFI ke Papua Tengah dan sekitarnya mencapai lebih dari Rp 11,5 triliun.
Selain kontribusi finansial, PTFI juga mendorong pengembangan sosial masyarakat di sekitar area tambang Grasberg, salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia. Di tahun 2024, Freeport menggelontorkan dana lebih dari Rp 2 triliun untuk investasi sosial, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Investasi ini direncanakan akan terus berlangsung hingga 2041 dengan komitmen tahunan sebesar 100 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,5 triliun.[PR/SP/BM]
