JAKARTA, BISNISMONDIAL – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengingatkan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk segera menekan angka inflasi daerah yang saat ini tercatat tinggi mencapai 8,5 persen. Angka itu jauh di atas standar nasional sebesar 2,5 persen.
Peringatan ini disampaikan langsung dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Papua Pegunungan dan sejumlah kepala daerah se-Provinsi Papua Pegunungan melalui aplikasi zoom, di ruang rapat Gedung A Kemendagri, Selasa (22/04/2025).
Dalam rapat tersebut, Ribka menekankan pentingnya percepatan pembangunan daerah, khususnya pangan dan pertanian. Inflasi tinggi saat ini sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem. “Kalau inflasinya tinggi, ini sangat berdampak pada daya beli masyarakat. Kalau daya beli turun, angka kemiskinan naik, bahkan menyentuh kategori kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Baca : 1.154 Brigade Pangan Mulai Mengolah Lahan di 12 Provinsi
Lebih lanjut, Ribka mengungkapkan salah satu penyumbang utama inflasi di Papua Pegunungan adalah kelangkaan bahan makanan seperti sayur-sayuran dan produk peternakan. Padahal, Papua Pegunungan memiliki potensi alam yang luar biasa subur. Ia menyayangkan degradasi sektor pertanian dan peternakan yang seharusnya bisa menjadi andalan untuk mencukupi kebutuhan pangan lokal.
“Papua Pegunungan itu daerah yang sangat subur. Tidak perlu pupuk, cukup tabur bibit, dua bulan sudah panen. Sayangnya, bayam, sawi, ubi, bahkan daging babi jadi barang langka di sana,” katanya.
Ribka menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah, baik provinsi maupun delapan kabupaten di wilayah Papua Pegunungan, untuk segera mengatasi masalah ini. Langkah konkret seperti subsidi pangan, penyelenggaraan pasar murah, hingga pengadaan bahan pangan dari daerah lain disebut sebagai solusi jangka pendek, sambil membenahi produksi lokal untuk jangka panjang.
“Ini harus jadi perhatian serius. Pemerintah daerah tidak bisa tinggal diam. Kami dari Kementerian Dalam Negeri siap melakukan pendampingan agar pelayanan kepada masyarakat meningkat,” tegasnya.
Dirinya juga mengapresiasi kehadiran gubernur dan para bupati dalam rapat tersebut dalam rangka koordinasi lintas sektor bisa lebih solid menekan inflasi. [GS/BM]
